Desa Treko

Pemerintah Desa Treko, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang meluncurkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Barokah Sejahtera untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Kepala Desa Treko, Wiji Karsono mengatakan, BUMDes ini bergerak dengan lima unit usaha yakni bank sampah, usaha air bersih, toko desa, koperasi simpan pinjam, dan wisata air tubing di Kali Gono. “Kami menggunakan dana desa untuk modal usaha BUMDes ini. Masyarakat kami ajak menggali potensi, dan kemudian mengembangkannya. Saya bilang ayo kembangkan wisata air, saya modali,” kata Karsono seusai peresmian BUMDes Barokah Sejahtera, Kamis siang. Salah satu usaha unggulan badan usaha ini adalah wisata tubing untuk memberikan alternatif wisata bagi pengunjung Candi Borobudur.

Meski baru dibuka, animo wisatawan ternyata sangat tinggi. Bahkan rombongan wisatawan asal Semarang dan Yogyakarta mengaku puas setelah menjajal wahana wisata baru ini. “Wisata ini penuh sensasi, karena menggunakan ban untuk menyusuri derasnya aliran air Kali Gono. Wisata ini penuh tantangan dan cocok untuk menguji nyali. Meski ada batu-batu, namun sangat aman dan nyaman,” kata dia.

Perjalanan 2 Kilometer

Wisatawan akan menyusuri sungai sejauh 2 km selama 1,5 jam mulai dari Dusun Legoksari, kemudian Ngasinan, Legok Soko, Badran, dan berakhir di Teluk Pontong. Meski rute cukup jauh, namun X-Gono Treko Adventure hanya menerapkan tarif sangat murah. Yakni Biaya Rp 30 ribu per orang jika tanpa snack dan makan siang. Namun jika menginginkan snack, maka tarifnya Rp 35 ribu, dan Rp 45 ribu plus makan siang. “Dalam waktu dekat kami ada ratusan tamu paguyuban pengelola Dapodik se-Jawa Tengah dan lainnya. Kami optimistis wisata tubing ini akan disukai wisatawan Borobudur,” kata dia.

Plt Kepala Disparpora, Iwan Setiawan menyambut baik inisiatif dan ide kreatif Pemdes Treko mengembangkan wisata tubing. Ia berharap wisata tubing ini bisa menambah daya tarik wisata Magelang sehingga jumlah pengunjung bertambah dan pada akhirnya ekonomi masyarakat tumbuh. Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dispermades, Sri Tanto mengingatkan, pengambilan keputusan BUMDes harus melalui musyawarah. Sehingga semua kebijakan dapat dipertanggungjawabkan dan diterima masyarakat.

Kabid Kebersihan dan Pertamanan DLH Kabupaten Magelang, Urip Raharto mengungkapkan, paradigma pembangunan sudah berubah dari mobilisasi ke partisipasi masyarakat. Pemerintah pusat menggelontorkan dana besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu masyarakat harus menggunakan Dana Desa guna membangun desa